PENCERAHAN YANG MENCERAHKAN

Pencerahan yang Mencerahkan

Oleh A. Zulkifli D.

            Senin kemarin, saya ikut Upacara Bendera disalah satu SMA swasta, saya meneteskan air mata ketika mendengan pembacaan Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”

Merdeka

Seketika itu, pikiran saya melayang pada fenomena dimana kata merdeka yang notabenenya kita hanya merdeka berdasarkan de jure tetapi kalau secara de facto, kita belum merdeka. Banyak hal yang melandasi pemikiran ini. Contohnya masih banyak daerah di kawasan Luwu Raya yang sampai detik ini belum menikmati bagaimana nikmatnya disentuh oleh Aliran listrik PLN yang akan mengantarkan masyarakat merasakan teknologi yang telah berkembang pesat. Masih banyak pula yang belum merasakan nikmatnya air bersih PDAM. Masih banyak pula yang belum merasakan nikmatnya mengenyam Pendidikan, serta nikmatnya meggunakan fasilitas kesehatan.

Jika kita melihat berdasarkan fenomena mata pencaharian masyarakat Luwu Raya yang hampir 70% masyaraktnya bekerja sebagai Petani dan Nelayan, maka pikiran kita akan kembali pada symbol masyarakat Indonesia yang diusung oleh Bung Karno yaitu Pak Marhaen yang bermata pencaharian sebagai petani. Bung karno pada saat itu menginginkan masyarakat Indonesia dapat sejahtera dengan mengambil Pak Marhaen sebagai symbol kehidupan rakyat/orang kecil. Orang kecil yang dimaksud adalah petani dan buruh yang hidupnya selalu dalam cengkeraman orang-orang kaya dan penguasa.

Petani tersebut (Pak Marhaen) mempunyai berbagai faktor produksi sendiri termasuk lahan pertanian, cangkul dan lain-lain yang ia olah sendiri, namun hasilnya hanya cukup untuk kebutuhan hidup keluarganya yang sederhana. Kondisi ini kemudian memicu berbagai pertanyaan dalam benak Bung Karno, yang akhirnya melahirkan berbagai dialektika pemikiran sebagai landasan gerak selanjutnya. Kehidupan, kepribadian yang lugu, bersahaja namun tetap memiliki semangat berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya inilah, maka nama petani tersebut oleh Bung Karno diabadikan dalam setiap rakyat Indonesia yang hidupnya tertindas oleh sistem kehidupan yang berlaku.

Namun, saat ini, arah pembangunan Nasional dan daerah lebih cenderung mengurus Kota daripada Desa. Padahal 80% dari luas Indonesia adalah Desa, dan hanya 20 % terdapat Kota. Namun, jika di Kota terjadi kerusuhan, maka seluruh komponen Pemerintah akan kebakaran jenggot, tetapi jika para petani gagal panen apalagi kelaparan, pemerintah seakan-akan acuh tak acuh dengan keadaan ini. Lantas kemana Kemerdekaan itu untuk Rakyat Kecil?

Kenyataan lain yang harus dihadapi, yaitu arah pembangunan Indonesia sekarang sangat mengandalkan laju industry daripada memperbaiki sector pertanian dalam arti luas. Padahal jika Negara Indonesia memperkuat sector pertanian, bukan mustahil akan membuat Negara ini menjadi salah satu pengahasil pangan terbesar di dunia. Selain itu, jika sector ini diperbaiki, maka pengangguran akan berkurang secara drastis sebab urbanisasi akan berkurang sehingga angkatan kerja yang produktif dan tidak diserap oleh lapangan pekerjaan di Kota dapat mengolah lahan yang ada di desa untuk meningkatkan sector pangan dalam negeri.

Juga para ahli pertanian akan tertarik mengimplementasikan ilmu yang mereka miliki dengan bercocok tanam tanpa banyak mengharap untuk kerja di kantoran. Padahal berkantor bukan hanya di Indoor tapi bisa juga di Outdoor. Tapi kenyataannya, banyak alumni jurusan Pertanian dan Perikanan yang bekerja di Bank. Mereka seakan-akan malu untuk pulang kekampung halamannya untuk bercocok tanam. Lantas kalau hal ini terjadi, kemana Ilmu yang mereka miliki? Untuk apa ilmu itu? Pertanyaan ini hanya mereka yang bias menjawabnya dengan logika berfikir masing-masing.

Padahal mereka bisa mengolah pertanian dengan ilmu yang mereka miliki sehingga bisa meningkatkan pangan nasional dan juga bisa menemukan variets-varietas unggul untuk mempermudah petani dan juga membuat kualitas pangan dalam negeri bias berbicara banyak di dunia Internasional.

Apakah mereka tidak berfikir bahwa di Indonesia ini, banyak terjadi kisah nestapa. Kita bias lihat, beras, jagung, gandum, dan bahan pangan lainnya sudah sejak tahun 1990-an di impor dari Negara lain. Padahal lahan pertanian di Indonesia sangat luas. Dulu, yang di Impor hanya ikan Salmon untuk dikonsumsi hati dan minyaknya. Tetapi, sekarang semua jenis ikan sudah di Impor oleh Pemerintah. Padahal, luas laut kita kurang lebih dua pertiga dari luas daratan di Indonesia. Kemana pola pikir pemerintah selama ini? Padahal jika anggaran Impor itu bias dialihkan untuk membantu sector pertanian dan perikanan, maka akan sangat membantu mensejahterakan rakyat dan juga biasa menjadi Negara peng-ekspor hasil pangan bukan hanya terus-menerus menjadi Negara peng-impor hasil pangan.

BERSATU, BERDAULAT

            Dengan mendengar kata ini, saya semakin sedih ketika melihat kenyataan di daerah kita yang seakan-akan terkota-kotak dengan adanya kebijakan Otonomi daerah. Dulu, kita semua bersatu dalam kerangka Kabupaten Luwu. Namun sekarang kita sudah pecah menjadi 4 Daerah otonom. Disamping itu, perjuangan mensejaterakan rakyat tidak dapat membuat BERSATU keempat daerah pemekaran ini.

Kekacauan-kekacaun antar pemuda di daerah ini sekan-akan menggambarkan bahwa masyarakat Luwu yang dulunya satu kesatuan dan BERSATU untuk mencapai kemerdekaan tetapi pada saat ini sudah tidak Bersatu. Padahal kedaulatan yang didapatkan Indonesia merupakan suatu perjuangan dan bukan suatu pemberian atau hadiah. Tetapi entah kemana pola pikir perusuh yang terlibat dalam kerusuhan yang terjadi di Tana Luwu ini.

ADIL, MAKMUR

Dimana pula letak keadilan pemerintah terhadap kemakmuran rakyat kecil? Sudah jelas bahwa hamper 80% rakyat kita hanya tamatan sekolah dasar dan bekerja pada sector pertanian dan perikanan atau secara kasar kita gambarkan bahwa mereka merupakan petani dan nelayan. Tetapi, pemerintah memperkuat sector industry yang membuat Sumber Daya Manusia kita tidak mampu bersaing dengan Sumber Daya Manusia dari luar. Apalagi ada kebijakan pasar bebas 2015 yang memberikan keleluasaan Warga Negara Asing untuk bekerja di semua sector yang ada di Indonesia. Maka bukan mustahil lagi kita akan mejadi budak di Negara kita sendiri.

Kembali lagi, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur hingga saat ini belum berhasil dicapai oleh pemerintah dalam arti luas (Eksekuti, Legislatif dan Yudikatif). Mari kita merenungi kembali pikiran-pikiran yang ditelorkan oleh founding fathers Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s