Sistem Birokrasi Pemerintahan

Posted: November 3, 2011 in Pemerintahan
  • Definisi Organisasi Perangkat Daerah

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

* Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi.

* Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotaterdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Peraturan daerah mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah. Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.
2.    Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

3.    Sekretariat Daerah merupakan unsur staf. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur, Bupati atau Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoorDinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Pengertian pertanggung jawaban Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, dan Kepala Badan/Kantor/Direktur Rumah Sakit Daerah melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Sekretariat DPRD dan Lembaga Teknis Daerah, dengan demikian Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, dan Kepala Badan/Kantor/Direktur Rumah Sakit Daerah bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.
4.    Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD) merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoorDinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
5.    Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota adalah unsur pengawasan daerah yang dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, Bupati atau Walikota.
6.    Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

7.    Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
8.    Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala daerah. Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
9.    Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah.
10.    Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh lurah.

Beberapa perangkat daerah yang menangani fungsi pengawasan, kepegawaian, rumah sakit, dan keuangan, mengingat tugas dan fungsinya merupakan amanat peraturan perundang-undangan, maka perangkat daerah tersebut tidak mengurangi jumlah perangkat daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan pedoman teknis mengenai organisasi dan tata kerja diatur tersendiri.

  • Besaran dan Variabel OPD

Lahirnya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengganti PP No. 8 Tahun 2003 dan PP No. 84 Tahun 2000, diharapkan dapat memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian organisasi perangkat daerah yang dapat menangani seluruh urusan pemerintahan. Keluarnya PP ini pada prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing. Selain itu, melalui PP ini diharapkan pula adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi,serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Demikian juga mengenai jumlah susunan organisasi disesuaikan dengan beban tugas masing-masing perangkat daerah.

Besaran organisasi perangkat daerah (OPD) ditetapkan berdasarkan variabel:

  1. jumlah penduduk;
  2. luas wilayah; dan
  3. jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Adapun pembobotannya variabel tersebut adalah 40% (empat puluh persen) untuk variabel jumlah penduduk, 35% (tiga puluh lima persen) untuk variabel luas wilayah dan 25% (dua puluh lima persen) untuk variabel Jumlah APBD.

    1. Besaran OPD Kabupaten/Kota

      Berbicara mengenai Organisasi Perangkat Daerah tentunya tidak bisa lepas dari pengertian organisasi secara umum. Herbert G. Hicks (Winardi, 2006: 15) menyatakan bahwa “an organization is a structured process in which persons interact for objectives”.

      Sedangkan berkaitan dengan bentuknya, William B. Eddy (Winardi, 2006: 39-41) menyatakan bahwa bentuk organisasi umumnya adalah berbentuk piramida, walaupun tak dipungkiri ada bentuk organisasi lainnya. Pada puncak piramida tersebut terdapat pengambilan keputusan, kekuasaan dan sumber informasi.

      Melalui tindakan pendelegasian wewenang dan penugasan lapisan berikutnya, manajer tingkat lebih rendah mengupayakan agar segala sesuatu berlangsung sebagaimana mestinya.

        2.1.1     Besaran Organisasi.

    a. Besaran organisasi ditentukan berdasarkan perhitungan kriteria dari variabel sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

    b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tersebut tidak menentukan jenis perangkat daerah masing-masing daerah, namun ditentukan oleh potensi dan karakteristik daerah masing-masing, dengan memperhatikan pembagian urusan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

    c. Jenis dan nomenklatur serta jumlah perangkat daerah, dapat disesuaikan dengan kharakteristik, kebutuhan, kemampuan, potensi daerah dan beban kerja perangkat daerah.

    d. Untuk menentukan besaran susunan organisasi dilakukan melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja.

    2.1.2    Besaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

    Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai kurang dari 40 (empat puluh) terdiri dari:

    a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten;

    b. sekretariat DPRD;

    c. dinas paling banyak 12 (dua belas);

    d. lembaga teknis daerah paling banyak 8 (delapan);

    e. kecamatan; dan

    f. kelurahan

    .

    Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai antara 40 (empat puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) terdiri dari:

    a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten;

    b. sekretariat DPRD;

    c. dinas paling banyak 15 (lima belas);

    d. lembaga teknis daerah paling banyak 10 (sepuluh);

    e. kecamatan; dan

    f. kelurahan.
    Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) terdiri dari:

    a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 4 (empat) asisten;

    b. sekretariat DPRD;

    c. dinas paling banyak 18 (delapan belas);

    d. lembaga teknis daerah paling banyak 12 (dua belas);

    e. kecamatan; dan

    f. kelurahan.

    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

    NOMOR 41 TAHUN 2007

    TENTANG

    ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

    PENETAPAN VARIABEL BESARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

    1. PROVINSI
    NO VARIABEL KELAS INTERVAL NILAI
    1 2 3 4
    1. JUMLAH PENDUDUK (jiwa)
    Untuk Provinsi di Pulau Jawa
    < 7.500.000
    7.500.001 – 15.000.000
    15.000.001 – 22.500.000
    22.500.001 – 30.000.000
    > 30.000.000
    8
    16
    24
    32
    40
    2. JUMLAH PENDUDUK (jiwa)
    Untuk Provinsi di luar Pulau Jawa
    < 1.500.000
    1.500.001 – 3.000.000
    3.000.001 – 4.500.000
    4.500.001 – 6.000.000
    > 6.000.000
    8
    16
    24
    32
    40
    3. LUAS WILAYAH (KM²)
    Untuk Provinsi di Pulau Jawa
    < 10.000
    10.001 – 20.000
    20.001 – 30.000
    30.001 – 40.000
    > 40.000
    7
    14
    21
    28
    35
    4. LUAS WILAYAH (KM²)
    Untuk Provinsi di luar Pulau Jawa
    < 20.000
    20.001 – 40.000
    40.001 – 60.000
    60.001 – 80.000
    > 80.000
    7
    14
    21
    28
    35
    5. JUMLAH APBD < Rp500.000.000.000,00
    Rp500.000.000.001,00 – Rp1.000.000.000.000,00
    Rp1.000.000.000.001,00 – Rp1.500.000.000.000,00
    Rp1.500.000.000.001,00 – Rp2.000.000.000.000,00
    > Rp2.000.000.000.000,00
    5
    10
    15
    20
    25
    1. KABUPATEN
    NO VARIABEL KELAS INTERVAL NILAI
    1 2 3 4
    1. JUMLAH PENDUDUK (jiwa)
    Untuk Kabupaten di Pulau Jawa dan Madura.
    < 250.000
    250.001 – 500.000
    500.001 – 750.000
    750.001 – 1.000.000
    > 1.000.000
    8
    16
    24
    32
    40
    2. JUMLAH PENDUDUK (jiwa)
    Untuk Kabupaten di luar Pulau Jawa dan Madura.
    < 150.000
    150.001 – 300.000
    300.001 – 450.000
    450.001 – 600.000
    > 600.000
    8
    16
    24
    32
    40
    3. LUAS WILAYAH (KM²)
    Untuk Kabupaten di Pulau Jawa dan Madura.
    < 500
    501 – 1.000
    1.001 – 1.500
    1.501 – 2.000
    > 2.000
    7
    14
    21
    28
    35
    4. LUAS WILAYAH (KM²)
    Untuk Kabupaten di luar Pulau Jawa dan Madura.
    < 1.000
    1.001 – 2.000
    2.001 – 3.000
    3.001 – 4.000
    > 4.000
    7
    14
    21
    28
    35
    5. JUMLAH APBD < Rp200.000.000.000,00
    Rp200.000.000.001,00 – Rp400.000.000.000,00
    Rp400.000.000.001,00 – Rp600.000.000.000,00
    Rp600.000.000.001,00 – Rp800.000.000.000,00
    > Rp800.000.000.000,00
    5
    10
    15
    20
    25
    1. KOTA
    NO VARIABEL KELAS INTERVAL NILAI
    1 2 3 4
    1. JUMLAH PENDUDUK (jiwa)
    Untuk Kota di Pulau Jawa dan Madura.
    < 100.000
    100.001 – 200.000
    200.001 – 300.000
    300.001 – 400.000
    > 400.000
    8
    16
    24
    32
    40
    2. JUMLAH PENDUDUK (jiwa)
    Untuk Kota di luar Pulau Jawa dan Madura.
    < 50.000
    50.001 – 100.000
    100.001 – 150.000
    150.001 – 200.000
    > 200.000
    8
    16
    24
    32
    40
    3. LUAS WILAYAH (KM²)
    Untuk Kota di Pulau Jawa dan Madura.
    < 50
    51 – 100
    101 – 150
    151 – 200
    > 200
    7
    14
    21
    28
    35
    4. LUAS WILAYAH (KM²)
    Untuk Kota di luar Pulau Jawa dan Madura.
    < 75
    76 – 150
    151 – 225
    226 – 300
    > 300
    7
    14
    21
    28
    35
    5. JUMLAH APBD < Rp200.000.000.000,00
    Rp200.000.000.001,00 – Rp400.000.000.000,00
    Rp400.000.000.001,00 – Rp600.000.000.000,00
    Rp600.000.000.001,00 – Rp800.000.000.000,00
    > Rp800.000.000.000,00
    5
    10
    15
    20
    25
    1. STRUKTUR ORGANISASI

    2.2.1     Struktur Organisasi Pemerintah

     

 

2.2.2     Struktur Organisasi Sekretariat Daerah2.2.3     Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

 

2.2.4     Struktur Organisasi Sekretariat DPRD
 

2.2.5     Struktur Organisasi Kecamatan

2.2.6     Struktur Organisasi Kelurahan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s