Sistem Birokrasi Pemerintahan 2

Posted: November 3, 2011 in Pemerintahan
  1. TUGAS POKOK ORGANISASI

2.3.1    Sekretaris Daerah

Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun perumusan kebijakan, mengkoordinasikan dinas daerah,lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan, pengelolaan keuangan, sarana dan  prasarana penyelenggaraan pemerintahan daerah, administrasi organisasi dan tata laksana, pengelolaan sumberdaya aparatur serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

2.3.1.1. Asisten Pemerintahan

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu tugas Sekretaris Daerah dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan, dan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang penyelengaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, pemerintahan desa, pertanahan, hukum dan hak asazi manusia serta hubungan masyarakat dan keprotokolan.

a.      Kepala Tata Pemerintahan

Kepala Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan bahan penyusunan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang penyelenggaraan tata pemerintahan yang meliputi pemerintahan umum, otonomi daerah dan administrasi pertanahan.

b.     Kepala Bagian Pemerintahan Desa

Kepala Bagian Pemerintahan Desa mempunyai  tugas pokok mengoordinasikan bahan penyusunan perumusan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis pembinaan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa/kerurahan yang meliputi administrasi kelembagaan, perangkat dan kekayaan desa/kelurahan.
c.      Kepala Bagian Hukum dan Hak Asazi Manusia

Kepala Bagian Hukum dan Hak Asazi Manusia mempunyai tugas pokok mengoordinasikan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang hukum, perundang-undangan, pengkajian produk hukum dan bantuan hukum, mendokumentasikan produk hukum, mempublikasikan serta pengoordinasian pelaksanaan hak azasi manusia di daerah.
d.     Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprokolan

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprokolan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan bahan penyusunan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pelaksanaan pembinaani hubungan masyarakat dan layanan keprotokolan pada acara resmi yang bersifat kenegaraan/daerah.
2.3.2.    Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Perekonomran, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu tugas Sekretaris Daerah dalam melaksanakan dan mengoordinasikan pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi, pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan rakyat, mengoordinasikan pelaksanaaan penyusunan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang perekonomian, pembangunan, kesejahteraan rakyat serta pengolahan data.

a.      Kepala Bidang Perekonomian

Kepala Bagian Perekonomian mempunnyai tugas pokok mengoordinasikan bahan penyusunan perumusan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis dan pembinaan di bidang perekonomian daerah, sumberdaya alam, Pertambangan dan energi, sarana prasarana perekonomian, peningkatan produksi pertanian, industri, Badan Usaha Milik Daerah, lembaga keuangan dan pengelolaan / kelestarian lingkungan hidup.

b.     Kepala Bagian Pembangunan

Kepala Bagian Pembangunan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan bahan penyusunan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang peraksanaan dan penyelenggaraan pembangunan didaerah.

c.      Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kepala Bagian Kesejahteraan rakyat mempunyai tugas pokok pengoordinasian bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat, kehidupan beragama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pemuda dan olah raga, pariwrsata dan penanganan masalah sosial.

d.     Kepala Bagian Pengolahan Data

Kepala Bagian Pengolahan Data mempunyai tugas pokok mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang pengolahan data, pengembangan program jaringan dan system komunikasi dan informasi data.

2.3.3.     Asisten Administrasi

Asisten Administrasi rnempunyai tugas pokok membantu tugas Sekretaris Daerah dalam melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan perumusan kebijakan, pedoman dan petuniuk teknis penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan daerah bidang administrasi pendayagunaan aparatur, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian keuangan, ketatausahan pimpinan, umum, perlengkapan dan asset daerah serta persandian.
a.      Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur

Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur mempunyai tugas pokok mengoordinasikan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi, kelembagaan daerah ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur dan akuntabilitas kinerja yang meliputi penataan kelembagaan perangkat daerah, pelaksanaan analisis jabatan penetapan formasi jabatan, naskah kedinasan, penyusunan standar kompetensi, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengembangan sumber daya aparatur serta pengelolaan administrasi kepegawaian dilingkungan Sekretariat Daerah.

b.     Kepala Bagian Keuangan

Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan bahan penyusunan perumusan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan keuangan, perencanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pelaporan, serta mengoordinasikan administrasi pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah.

c.      Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan

Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi umum di bidang Tata Usaha Pimpinan yang meliputi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah.

d.     Kepala Bagian Umum

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas pokok mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang administrasi umum, kesekretariatan, sandi dan telekomunikasi, rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan.

2.3.4.     Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian keterampilan dan spesialisasinya masing – masing dan bersifat mandiri.

2.3.5.    Staf Ahli

1.     Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik

Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas pokok melakukan telaahan, kajian dan memberikan saran masukan serta pertimbangan kepada Bupati dibidang hukum dan politik.

2.      Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melakukan telaahan, kajian dan memberikan saran masukan serta pertimbangan dibidang pemerintahan.

3.      Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan

Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan mempunyai tugas pokok melakukan telaahan, kajian dan memberikan saran masukan serta pertimbangan kepada Bupati dibidang pembangunan.

4.      Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas pokok melakukan telaahan, kajian dan memberikan saran,  masukan serta pertimbangan kepada Bupati di bidang kemasyarakatan dan sumberdaya manusia.

5.      Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan telaahan, kajian dan memberikan saran,  masukan serta pertimbangan kepada Bupati di bidang Ekonomi dan Keuangan.

2.3.6    SEKRETARIS DPRD

Sekertaris DPRD mempunyai tugas pokok menyelengarakan administrasi kesekertariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengeoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

KEDUDUKAN DPRD

  1. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
  2. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
  3. DPRD sebagai Vadan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah.

SUSUNAN DPRD

  1. DPRD terdiri atas anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum.
  2. Keanggotaan dan jumlah anggota DPRD ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI DPRD

  1. Legislasi.
    Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati/Walikota
  2. Anggaran.
    Fungsi anggaran diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah.
  3. Pengawasan.
    Fungsi pengawasan diwujudkan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Keputusan Bupati/Walikota dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

2.3.7    TUPOKSI DINAS DAERAH

1.     Dinas Pendidikan

Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan yang meliputi pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penyelengaraan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Pendidikan Luar Sekolah (PLS).

2.      Dinas Kesehatan

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan, merumuskan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi bidang kesehatan dan memberikan, bimbingan, pembinaan dan pengawasan, pengelolaan administrasi dan program Dinas, UPTD serta pembinaan dan pengawasan Jabatan Fungsional.

3.      Dinas Bina Marga

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang bina marga yang meliputi perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembangunan di bidang kebinamargaan.

4.      Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan, permukiman, penataan bangunan, penataan ruang dan pertanahan, penataan kota, pertamanan, penerangan Jalan umum dan kebersihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.      Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang koperasi usaha mikro, kecil dan menengah serta melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

6.      Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata serta melaksanakan kegiatan pembinaan kepemudaan, olah raga seni budaya dan pengembangan kepariwisataan.

7.      Dinas Pengairan

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum pengairan.

8.      Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, melaksanakan bimbingan dan pembinaan, pengelolaan administrasi, ketatausahaan, pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan UPTD.

9.
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanan tugas dan fungsi dinas, memberikan bimbingan dan pembinaan, pengelolaan administrasi, pengelolaan ketatausahaan serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyerenggaraan kegiatan UPTD.

10.     Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan asset milik daerah serta mengoordinasikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daarah (APBD) meliputi penetapan, perubahan dan perhitungan serta pengelolaan administrasi keuangan daerah.

11.     Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian bidang kehutanan dan perkebunan serta melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan bidang kehutanan dan perkebunan yang meliputi kebijakan umum, pedoman pembinaan, mengembangkan peran serta masyarakat, pengelolaan administrasi, dan pengelolaan kesekretariatan dinas.

12.     Dinas Peternakan dan Perikanan

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian khusus peternakan dan perikanan.

13.     Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, melaksanakan pengamanan dan pengendalian teknis atau pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan catatan sipil, pengelolaan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan Dinas.

14.     Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis perencanaan, koordinasi, pengawasan, pengendalian teknis bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi dan pasar daerah, serta pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan administrasi, pengelolaan ketatausahaan Dinas.

15.     Dinas Perhubungan, lnformasi dan Komunikasi

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas di Dinas Perhubungan, informasi dan Komunikasi, menyusun program, merumuskan kebijakan teknis, dan menyelengarakan kegiatan pembangunan, pembinaan, pengawasan, pemeliharaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, penatausahaan serta melaksanakan pelayanan perhubungan, informasi dan komunikasi.
2.3.8    KECAMATAN

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pamerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

a.    Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b.    Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

c.    Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

d.    Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e.    Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

f.    Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan; dan

g.    Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

2.3.9    KELURAHAN

Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain tugas sebagaimana tersebut, Lurah juga melaksanakan urusan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati Yang penetapannya dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai kebutuhan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas kelurahan.

  • Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kecamatan.
  • Kelurahan dipimpin oleh lurah.
  • Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui camat.

2.3.10    UPTD

Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Kabupaten Bintan.

2.4    KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

1.     UPTD Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan berkedudukan di Kecamatan dan merupakan unsure Pelaksana Dinas Kabupaten untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku ;

2.     UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :

a.     menyusun rencana Pembangunan kerja tahunan Unit Pelaksana Teknis Dinas Operasional Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan kecamatan;

b.     menyusun rencana pengurus UPTD Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;

c.     memonitor pelaksanaan pengujian dan penerapan teknologi;

d.     menyelenggarakan pelaksanaan penyuluhan, bimbingan dan pengawasan.
Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat dilingkungan UPTD Kabupaten dan UPTD Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Kabupaten dan Kepala UPTD Kabupaten wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

2.5     JENIS ORGANISASI DINAS KESEHATAN DKI JAKARTA

Visi Dan Misi Dinas Kesehatan DKI Jakarta
VISI :

JAKARTA SEHAT UNTUK SEMUA 2012

  • Dihuni Oleh Penduduk Yang Sadar Dan Mandiri Untuk Hidup Sehat
  • Memiliki Akses Pelayanan Kesehatan Perorangan Dan Masyarakat
  • Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Untuk Keluarga Miskin
  • Terkendalinya Penyakit Menular
  • Terkendalinya Penyakit Degeneratif
  • Gizi Yang Seimbang
  • Meningkatnya Kualitas Dan Respontime Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat
  • Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Lingkungan Yang Bersih Dan Terkendalinya Pencemaran Lingkungan

MISI :

  • Menyelenggarakan Pembangunan Kesehatan  Dengan Kaidah-Kaidah Good Governance
  • Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Perorangan, Kesehatan Masyarakat Dan Kegawat Daruratan Dengan Prinsip Pelayanan Kesehatan Prima
  • Menyelenggarakan Peningkatan Manajemen Kesehatan
  • Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan
  • Meningkatkan Kerjasama Lintas Sektor Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan

KEBIJAKAN MUTU :

Dinas Kesehatan Provinsi Dki Jakarta Memiliki Komitmen Untuk Menjadi Organisasi Yang Bermutu Dalam Menyelenggarakan Kegiatan Dibidang Kesehatan Melalui Fungsi Regulasi Dengan Menerapkan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Yang Mengutamakan Kepuasan Pelanggan Dan Perbaikan Yang Berkesinambungan Serta Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku.

Pada bagian bab ini, di atas telah dijelaskan jenis organisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta dikaitkan dengan kondisi dan potensi daerah, sebagaimana telah disebutkan di atas tentang visi dan misi serta kebijakan mutu pada Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang selaras dengan keadaan yang ada di daerah ibukota DKI Jakarta.
Dalam hal ini visi dan misi serta kebijakan mutu bisa dibilang selaras dengan keadaan yang ada di daerah ibukota DKI Jakarta karena dalam pembentukannya sudah mempertimbangkan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat penduduk setempat di dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang padat dan penuh dengan kegiatan.
Apalagi di daerah ibukota DKI Jakarta sudah terkenal akan polusi udaranya, daerah yang kumuh dan kotor, lalu kebanjiran dan kemacetan lalu-lintas. Semuanya itu adalah bibit-bibit atau penyebab utama dalam masalah penyakit, maka dari itu jika tidak ada pencegahan dan solusi yang tepat maka akan banyak penduduk setempat yang terjangkit penyakit.
Di dalam visi dan misi serta kebijakan mutu sudah terdapat segala macam tujuan dan sasaran sebagai pencegahan dan solusi yang sesuai dengan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta. Pada saat ini hanya tinggal melaksanakan dan menjaga konsistensi di dalam komitmen visi dan misi serta kebijakan mutu tersebut.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s