Posisi Desa Dalam Otonomi Daerah

Posted: November 3, 2011 in Pemerintahan
  1. Prinsip Dasar Otoda

• Otonomi daerah berpijak pada asas desentralisasi, dokonsentrasi dan tugas pembantuan.

• Otonomi daerah seluas-luasnya, tetapi tetap dalam bingkai NKRI

• Tujuan akhir otonomi daerah adalah mencapai kesejahteraan rakyat, antara lain melalui program program pembangunan dan pelayanan publik.

• Otonomi daerah adalah kemandirian, tetapi kemandirian bukanlah kesendirian.

• Pemerintahan desa disandarkan pada prinsip keragaman, demokrasi, akuntabilitas, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

  1. Isu-isu Utama Dalam Pemerintahan Desa

• Kedudukan dan kewenangan desa.

• Perencanaan pembangunan desa

• Keuangan desa

• Demokrasi desa, khususnya akuntabilitas kepala desa serta posisi dan peran Badan Permusyawaratan Desa.

• Birokrasi desa (Sekdes, sistem kepegawaian, penggajian, kesejahteraan, dll).

  1. Kedudukan Desa

• Kejelasan kedudukan desa akan menentukan kewenangan, perencanaan desa, struktur & sistem pemerintahan desa serta keuangan desa.

• Ada tiga pilihan kedudukan desa: desa adat, desa otonom dan desa administratif

• Kalau untuk kejelasan dan memberdayakan desa, pilihan utamanya hanya dua: desa adat atau desa otonom.

  • Desa Adat

• Merupakan embrio (cikal-bakal) desa di Nusantara.

• Berbasis pada suku (genealogis) dan mempunyai batas – batas wilayah.

• Punya otonomi asli, struktur/sistem pemerintahan asli menurut hukum adat, dan menghidupi sendiri secara komunal.

• Sering disebut sebagai self governing community.

• Negara tidak mengurus desa adat, kecuali memberikan pelayanan publik pada warga.

• Desa adat tidak membantu negara menjalankan urusan urusan administratif.

• Mempunyai otonomi secara sendirian, tidak ada pembagian kekuasaan dari negara. Negara hanya mengakui kedudukan, kewenangan asli dan kekayaan desa adat.

  • Desa Otonom
  • Sering disebut sebagai local self government, seperti daerah.
  • Sudah semakin modern, pengaruh adat semakin berkurang.
  • Bukan bagian dari kabupaten, tetapi bagian dari NKRI.
  • Intervensi Negara minimal, tetapi negara melakukan desentralisasi, supervisi dan fasilitasi.
  • Negara melakukan desentralisasi politik, pembangunan, administrasi dan keuangan kepada desa.
  • Desa mempunyai otonomi dan kewenangan dalam hal perencanaan, pelayanan publik, keuangan (APBDes),dll.
  • Mempunyai sistem demokrasi lokal.Desa Administratif
  • Mempunyai batas-batas wilayah yang jelas.
  • Berada dalam subsistem (bagian) dari pemerintah kabupaten/kota.
  • Sering disebut sebagai the local state government.
  • Otonominya sangat terbatas dan tidak jelas.
  • Sebagai kepanjangan tangan negara, menjalankan tugas pembantuan negara, terutama pelayanan administratif.
  • Tidak ada desentralisasi yang memadai, sehingga desa ini tidak punya perencanaan dan sistem keuangan yang otonom.
  • Bukan pilihan yang tepat untuk mengembangkan masa depan desa.

Kelurahan

  • Merupakan bentuk yang jelas dan esktrem dari desa administratif.
  • Tidak mempunyai otonomi dan demokrasi.
  • Sebagai kepanjangan tangan negara, yakni menjadi salah satu bentuk SKPD.
  • Administrasi dan birokrasinya modern.
  • Hanya menjalankan tugas administratif.
  • Tidak membikin repot pemda, sehingga banyak pemda yang ingin mengubah desa menjadi kelurahan.
  • Bukan pilihan yang tepat untuk mengembangkan masa depan desa.
  1. Kedudukan Desa
  • Pergantian UU tidak mengarah pada perubahan kedudukan desa yang lebih jelas, makalah cenderung bongkar pasang yang menimbulkan masalah-masalah baru.
  • Lihat Pasal 2 ayat 1 UU No. 32/2004: Desa bukan bagian dari NKRI, melainkan sebagai subsistem pemerintah kabupaten.
  • Kedudukan desa tidak jelas, apakah sebagai desa otonom atau desa adat.
  • Otonomi asli memperoleh ruang untuk bangkit kembali, tetapi tidak ada revitalisasi kewenangan asli.
  • Terjadi “otonomi dalam otonomi”.
  • Eksperimentasi otonomi desa di berbagai daerah masih bersifat parsial, karena terkendala aturan (UU).
  • Desa transisi antara desa administratif dan desa otonom.
  • Umumnya desa-desa sebagai desa administratif, hanya kemampuan dan kemajuan lokal yang membedakan.
  1. Pemerintah Desa
  • Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  • Perangkat Desa terdiri atas: Sekretaris Desa dan perangkat lain (sekretariat desa; pelaksana teknis lapangan; unsur kewilayahan)
  • Jumlah Perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
  • Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa.
  • Kepala Desa
    • Kepala Desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Bamusdes, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
    • Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
    • Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Bamusdes disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah Bamusdes.
    • Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
    • Laporan digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan.
    • Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada Bamusdes.
  • Sekretaris Desa

Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:

– berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;

– mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;

– mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;

– mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;

– memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan

– bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota.
Masalah-masalah yang muncul

• Menimbulkan kesulitan penataan kepegawaian dan beban anggaran negara.

• Birokratisasi desa

• Loyalitas ganda sekdes: kepada kades dan pembina PNS.

• Kecemburuan sosial di desa.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s