PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Posted: November 3, 2011 in Kewarganegaraan
  1. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan dan Kompetensi yang Diharapkan

    Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan

Semangat perjuangan bangsa yang tak kenal menyerah telah terbukti pada perang Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Semangat perjuangan bangsa merupakan kekuatan mental spiritual yang dapat melahirkan sikap dan perilaku heroic dan patriotic serta menumbuhkan kekuatan dan kemauan yang luar biasa. Selain itu pula, globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga seringkali bisa mempengaruhi kondisi mental spiritual bangsa Indonesia.

  1. Kompetensi yang Diharapkan dari Pendidikan Kewarganegaraan
    1. Hakikat pendidikan

      Masyarakat dan pemerintah suatu Negara berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup serta kehidupan penerusnya secara berguna dan bermakna. Dan juga, pendidikan kewarganegaraan agar kita memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela Negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila.

    2. Kemampuan warga Negara

      Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, Wawasan Nusantara, serta Ketahanan nasional dalam diri para mahasiswa calon sarjana/ilmuwan warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang mengkaji dan menguasai iptek dan seni. Kualitas warga Negara akan ditentukan terutama oleh keyakinan dan sikap hidup bermasyarakat, berbangsa , dan bernegara dismping derajat penguasaan ilmi pengetahuan dan teknologi yang dipelajarinya.

    3. Menumbuhkan wawasan warga negara

      Kualitas warga Negara tergantung terutama pada keyakinan dan pegangan hidup mereka dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara atas ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Hak dan kewajiban warga Negara , terutama kesadaran bela Negara, akan mewujudkan dalam sikap dan perilaku, bila dapat merasalan Demokrasi dan HAM.

    4. Dasar pemikiran pendidikan kewarganegaraan

      Jiwa patriotic, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan social, kesadaran pada sejarah bangsa, dan sikap mengahargai jasa para pahlawan hendaknya dipupuk melalui Pendidikan Kewarganegaraan .

    5. Kompetensi yang Diharapkan

      Pendidikan Kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. Sikap ini disertai dengan perilaku :

      1). Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah Indonesia

      2). Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

      3). Rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara

      4). Bersifat professional, yang dijiwai oleh kesadaran Bela Negara

      5). Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa . dan Negara.

    B. Pemahaman tentang Bangsa, Negara, Hak dan Kewajiban Warga Negara, hubungan Warga Negara dengan Negara atas asas Demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Bela Negara

    1. Pengertian dan pemahaman tentang Bangsa dan Negara

a. Pengertian Bangsa

Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah serta berpemerintahan sendiri . Dalam halnya bangsa Indonesia, adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses didalam satu wilayah : Nusantara/Indonesia

b. Pengertian dan Pemahaman Negara

Negara adalah suatu organisasi terbesar dari sekelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya suatu pemerintahan,serta mempunyai hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan agar memaksa untuk ketertiban sosial.

  1. Teori terbentuknya Negara
    1. Teori hukum Alam. Pemikiran pada masa Plato dan Aristoteles : Kondisi Alam Tumbuhnya Manusia Berkembangnya Negara.
    2. Teori Ketuhanan. (Islam +Kristen ) segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan.
    3. Teori Perjanjian ( Thomas Hobbes ). Manusia menghadapi kondisi alam dan timbullah kekerasan. Manusia pun bersatu untuk mengatasi tantangan dan menggunakan persatuan dalam gerak tunggal untuk kebutuhan bersama.
  2. Proses terbentuknya Negara di Zaman Modern

    Proses tersebut dapat berupa penaklukan, peleburan(fusi), pemisahan diri, dan pendudukan atas negara atau wilayah yang belum ada pemerintahanya sekarang.

    1. Unsur Negara
    1. Bersifat Konstitutif. Suatu wilayah yang meliputi udara, darat, dan perairan rakyat, atau masyarakat, dan bersifat pemerintahan yang berdaulat.
    2. Bersifat Deklaratif. Adanya tujuan negara, undand-undang dasar, pengakuan dari negara lain baik secara ” de jure ” maupun ” de facto”, dan masuknya ngara dalam perhimpunan PBB.
  3. Bentuk Negara

    Sebuah negara yang berbentuk kesatuan (unitary state) dan negara serikat (federation).


  1. Negara dan Warga Negara dalam sistem Kenegaraan di Indonesia

Kedudukan Negara Kesatuan Republic Indonesia. NKRI adalah negara berdaulat yang mendapatkan penagkuan dari dunia internasional dan menjadi anggota PBB. NKRI mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama dengan negara lain di dunia, yaitu ikit serta memelihara dan menjaga perdamain dunia karena kehidupan NKRI tidak lepas dari pengaruh kehidupan dunia Internasional (global). NKRI didirikan berdasarkan UUD 1945 yang mengatur tenetang kewajiban negara terhadap warga negaranya pada dasarnya adalah memeberikan kesejahteraan hidup dan keamanan lahir batin sesuai dengan sistem demokrasi yang dianutnya. Negara juga wajib melindungi hak asasi warga negaranya sebagai manusia secara individual (HAM).

  1. Proses bangsa yang Menegara

Negara merupakan organisai yang mewadai bangsa. Bangsa tersebut mrasakan pentingnya keberadaan negara, sehingga tumbuhlah kesadaran untuk mempertahankan tetap tegak dan utuhnya negara melalui upaya bela negara.

Perbedaan konsep tentang negara yang dilandasi oleh pemikiran ideologis adalah penyebab utamanya. Karena itu, kita perlu memahami filosofis ketatanegaraan tentang makna kebebasan atau kemerdekaan suatu bangsa dlam kaitannya ideologinya. Dengan demikian sekalipun pemerintah belum terbentuk, bahkan hukum dasarnya pun belum disahkan, bangsa Indonesia beranggapan bahwa negara kesatuan republic Indonesia suadah ada sejak kemerdekaannya di proklamasikan. Secara ringkas, proses tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia.
  2. Proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan
  3. Keadaan bernegara yang nilai-nilai dasanya ialah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

    1. Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara

    Pasal tentang Warga Negara telah diamanatkan pada Pasal 26, 27, 28, dan 30 sebagai berikut :

  4. Pasal 26, ayat (1) YANG MENJADI WARGA NEGARA ADALAH ORANG-ORANG BANGSA INDONESIA ASLI DAN ORANG- ORANG BANGSA LAIN YANG DISAHKAN DENGAN UNDANG-UNDANG SEBAGAI WARGA NEGARA. Pada ayat (2), SYARAT-SYARAT MENGENAI KEWARGANEGARAAN DITETAPKAN DENGAN UNDANG-UNDANG.
  5. Pasal 27 ayat (1) SEGALA WARGA NEGARA BERSAMAAN DENGAN KEDUDUKANNNYA DI DALAM HUKUM DAN PEMERINTAHAN WAJIB MENJUNJUNG HUKUM DAN PEMERINTAHNNYA ITU DENGAN TIDAK ADA KECUALINYA. Pada ayat (2), TIAP-TIAP WARGA NEGARA BERHAK ATAS PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK ABAGI KEMANUSIAAN.
  6. Hubungan Warga Negara dan Negara
  • Kesamaan kedudukan dalam hukum dan Pemerintahan
  • Hak atas Pekerjaan dan pnghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan
  • Kemerdekaan berserikat dan berkumpul
  • Kemerdekaan memeluk agama
  • Hak dan kewajiban bela Negara
  • Hak mendapat pengajaran
  • Kebudayaan nasional Indonesia
  • Kesejahteraan social
  1. Pemahaman tentang demokrasi

    Demokrasi adalah bentuk kekuasaan dari rakyat,oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bentuk demokrasi system pemerintahan Negara, antara lain :

  • Pemerintahan Monarki : Monarki mutlak (absolute), monarki konstitusional, dan monarki parlementer.
  • Pemerintahan Republic : Pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan rakyat banyak.

Pemahaman Demokrasi di Indonesia yaitu pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai falsafah Pancasila, yang berarti bahwa:

  • Terdapat tiga system kepartaian, yaitu system multi partai (polyparty system), system dua partai (biparty system), dan system satu partai (monoparty system )
  • System pengisian jabatan pemegang kekuasaan Negara, terutama antara eksekutif dan legislative.
  • Demokrasi Indonesia pada dasarnya adalah transformasi nilai-nilai falsafah Pancasila menjadi suatu bentuk dan sisitem pemerintahan khas Pancasila.
  • Pelaksanaan Demokrasi Indonesia dengan baik mensyaratkan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai falsafah Pancasila
  • Pelaksanaan demokrasi Indonesia dengan benar adalah pengamalan Pancasila melalui politik pemerintahan dan kehidupan sehari-hari.
  1. Landasan hubungan UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  2. Pancasila sebagai ideology Negara
  3. UUd 1945 sebagai landasan konstitusi
  4. Implementasi Konsepsi UUD 1945 sebagai Landasn Konstitusi
  5. Konsepsi pertama tentang Pancasila sebagai cita-cita dan ideology Negara
  6. Konsepsi UUD 1945 dalam mewadahi perbedaan pendapat dalam Kemasyarakatan Indonesia
  7. Konsepsi UUD 1945 dalam infrastruktur Politik

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s