Otoda

Posted: November 3, 2011 in Pemerintahan

Definisi, Prinsip, Konsep Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Format Otonomi Daerah Masa Depan

  1. Definisi Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah wewenang untuk mengataur dan mengurus rumah tangga Daerah, yang melekat baik pada negara kesatuan maupun negara federasi. Berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1999, Otonomi Daerah merupakan kewenangna Daerah Otonom untuk dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan. Sedangkan Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertemtu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat stempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang tersebut dan diterapkannya prinsip-prisip otonomi daerah, maka bersamaan dengan itu pula muncul kendala-kendala yang harus segera diatasi, seperti mengenai kesiapan daerah, proporsi perimbangan keuangan pusat-daerah, penataan organisasi perangkat daerah, penataan dokumen atau arsip, tata cara pemilihan dan pertanggung jawaban kepala daerahdan masih banyak lagi permasalahan lainnya.

Pemerintah daerah dengan otonomi daerah adalah proses peralihan darisistem dekonsentrasi dengan sistem desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain: menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Sejalan dengan penyerahan urusan, apabila urusan tersebut akan menjadi beban daerah, maka akan dilaksanakan melalui medebewind atau asas pembantuan. Proses dari sentralisasi ke desentralisasi ini pada dasarnya semata-mata desentralisasi administratif, tetapi juga bidang politik dan sosial budaya.

Dalam konteks pelaksanaan Otonomi Daerah adalah keliru jika hanya berorientasi pada tuntutan penyerahan kewenangan tanpa menghiraukan Otonoi Daerah itu sendiri yang lahir dari suatu kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas manajemen penyelenggaraan pemerintah yang bertujuan untuk memberi pelayanan yang lebih daik kepada masyarakat.

Di sisi lain tuntutan Otonomi Daerah seharusnya dipandang sebagai upaya untuk mengatur kewenangan pemerintahan sehingga serasi dan fokus pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian Otonomi Daerah bukanlah tujuan tetapi suatu instrumen untuk mencapai tujuan (James W. Feser ; 1965, AF. Leemans ; 1970). Instrumen tersebut harus digunakan secara arif tanpa harus menimbulkan konflik antara Pusat dan Daerah atau antar – Provinsi dengan Kabupaten/Kota karena jika demikian makna Otonomi Daerah menjadi kabur.

Otonomi Daerah harus didefinisikan sebagai Otonomi bagi rakyat daerah dan dan bukan Otonomi “daerah” dalam pengartian suatu wilayah atau teritorial tertentu di tingkat lokal. Implementasi Otonomi Daerah diarahkan sebagai membesarnya Kewenangan Daerah, maka kewenangan itu harus dikelola secara adil, jujur, dan demokratis. Cara pandang yang demikian inilah yang tepat untuk meletakan otonomi luas dalam kerangka kemandirian dearah yang mampu mengoptimalkan sumber daya lokal dan menjawab tantangan global.

  1. Prinsip Otonomi Daerah

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasioal tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Untuk mendukung penyeenggaraan otonomi darah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggunag jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan. Jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Upaya untuk melaksanakanotonomi daerah yang telah digulirkan 1 Januari 2001, yaitu tahun fiskal 2001 adalah merupakan tekad bersama, baik aparat yang di pusat maupun yang di daerah. Tentu dalam hal ini harus dilaksanakan dengan hati-hati, seksama namun tidak mengurangi jangka waktu yang telah ditetapkan agar mencapa hasil yang maksimal dalam pelaksanaan otonomi daerah.

  1. Konsep Pelaksanaan Otonomi Daerah

Inti dari pelaksanaan otonomi daerah, adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan hal-hal yang menghambat otonomi daerah. Dengan demikian, tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomu daeranh luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan, serta memelihara kesinambungan fiskal secara nasional.

Pemberian otonomi kepada daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia esensinya telah terakomodasikan terhadap pasal 18 UUD 1945 yang intinya bahwa, membagi daerah indonesia atas daerah besar (provinsi) dan daerah provinsi membagi kedalam daerah yang lebih kecil. Daerah itu bersifat otonom dengan dibentuk badan perwakilan rakyat, atau hanya berupa daerah administrai saja. Daerah besar dan kecil yang diberikan kewenangan otonomi seluas apapun bukan merupakan negara bagian, melainkan daerah yang tidak dapat dipisahkan dari dan dibentuk dalam kerangka negara kesatuan.

Pelaksanaan otonomi daerah kelihatannya memang sederhana. Namun sebenarnya mengandung pengertian yang cukup ruit, karena didalamnya tersimpul makna pendemokrasian dalam arti pendewasaan politik rakyat daerah, pemberdayaan masyarakat, dan sekaligus bermakna mensejahterakan rakyat yang berkeadilan.

  1. Format Otonomi Daerah Masa Depan

Otonomi Daerah, sebagaimana telah dikemukakan, pada dasarnya bukanlah tujuan, melainkan alat terwujudnya cita-cita keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan otonomi daerah yang berorientasi pada kepentingan rakyat tidak akan pernah terwujud apabila pada waktu yang sama agenda demokratisasi tidak berlangsung. Dengan kata lain, otonomi daerah yang di satu sisi bisa mminimalisasi konflik Pusat – Daerah dan pada sisi lain dapat menjamin cita-cita keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan bagi masyarakat lokal, hanya dimungkinkan di dalam kerangka besar dalam demokratisasi kehidupan bangsa di bidang politik, hukum, dan ekonomi. Ini berarti bahwa otonomi daerah harus diagendakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari demokratisasi kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat lokal. Otonomi daerah harus dilihat sebagai otonomi masyarakat daerah, bukan “sekadar” otonomi pemerintahan daerah, dan hak daerah yang sudah ada pada masyarakat setempat.
Sejumlah aspek lain yang perlu di agendakan dalam agenda perspektif baru otonomi daerah adalah:

  1. Otonomi fleksibel atau otonomi yang bersifat kondisional bagi daerah
  2. Melakukan reorganisasi pemerinahan daerah sesuai potensi, kemampuan, dan kebutuhan masing-masing daerah
  3. Pelembagaan mekanisme bagi partisipasi rakyat
  4. Pelembagaan kontrol masyarakat terhadap proses pemerintahan lokal
  5. Perluasan sumber pendapatan daerah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s