Otoda 2

Posted: November 3, 2011 in Pemerintahan
  1. Desentralisasi

Desentralisasi telah lama dianut dalam negara Indonesia. Secara historis, asas desentralisasi itu telah dilaksanakan di zaman hindia belanda, dengan adanya undang-undang desentrlisasi (Decentrakisatie Wet) tahun 1903. Secara empiris asas tersebut selalu diselenggarakan bersama asas sentralisasi. Kedua asas tersebut tidak bersifat dikotomi merupakan kontimun. Dalam penyelenggaraan pemerintahan selama ini telah terjadi kecenderungan ke arah sentralisasi. Sementara Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 berusaha agar terjadi tendensi ke arah desentralisasi.

Berdasarkan pengalaman empiris, desentralisasi mengandung dua unsur pokok. Unsur yang pertama adalah terbentuknya daerah otonom dan otonomi daerah. Unsur yang kedua adalah penyerahan sejumlah fungsi pemerintahan kepada daerah otonom. Dalam Negara Kesatuan seperti Indonesia, kedua unsur tesebut dikakukan oleh pemerintah melalui produk hukum dan konstitusi serta melembaga.

Desentralisasi merupakan media dalam pelaksanaan hubungan antara level pemerintahan dalam lingkup suatu negara. Pada sistem ini, pemerintah pusat tidak secara ketat mengontrol urusan-urusan pemerintahn yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki otomoni penuh dalam yang dijamin oleh konstitusi negara, untuk mengatur rumahntangganya sendiri.

  1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Definisi tentang desentralisasi tidak ada yang tunggal namun banyak definisi yang dikemukakan oleh para pakar mengenai desentralisasi. Dari semua desentralisasi yang ada, secara garis besar ada dua definisi tentang desentralisasi, yaitu definisi dari persfektif administratif dan perspektif politik.

Konsep otonomi daerah, pada hakikatnya, mengandung arti adanya kebebasan daerah unutk mengambil keputusan, baik polotok maupun administratif menurut prakarsa sendiri. Dalam konteks ini maka kebebasan dalam pengambilan keputusan dengan prakarsa sendiri suatu yang niscaya. Oleh karena itu, kemandirian daerah suatu hal yang penting, tidak boleh ada intervensi dari pemerintaha pusat. Ketidakmandirian daerah berarti ketergantungan terhadap pusat.

Desentralisasi dan otonomi daerah dalam sistem pemerntahan daerah sebagai pilihan kebijakan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, selalu menarik diamati. Sebab kehadirannya tidak pernah terlepas dari konfigurasi politik pada masanya, yang diwarnai berbagai kepentingan dari regim yang berkuasa. Dulu ia pernah bercorak dan berkadar sangat rendah, kemudian melonjak menjadi tinggi, rendah kembali, dan kini menjadi sangat tinggi. Namun demikian, betapa pun tingginya kadar desentralisasi yang diberikan, tidak dapat diartikan adaya kebebasan penuh secara absolut dari suatu daerah untuk menjalankan hak dan fungsi otonomi menurut sekehendaknya tanpa mempertimbangkan kepentingan daerah lain dan kepentingan nasional secara keseluruhan.

  1. Pemerintahan Daerah dengan Otonomi

Proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentalisasi disebut pemerintahan daerah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan uusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersfat operasional dalam rangka sistem birokrasi Indonesia. Tujuan otonomi adalah mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pengalaman empiris, desentralisasi mengandung dua unsur pokok. Unsur yang pertama adalah terbentuknya daerah otomnom dan otonomi daerah. Unsur yang kedua adalah penyerahan sejumlah fungsi pemerintahna kepada daerah otonom. Dalam negara kesatuan seperti Indonesia, kedua unsur tersebut dilakukan oleh pemerintah melalui produk hukum dan konstitusi serta melembaga.

Daerah otonom yang terbentuk diserahi sejumlah fungsi pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Terdapat dua cara penyerahan sejumlah fungsi pemerintahan kepada daerah otonom. Pertama, berbagai fungsi pemerintahan yang diserahkan dirinci dalam produk hukum (PP No. 8 Tahun 1995). Kedua, yang dirinci merupakan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kompetensi pemerintah, (PP No. 25 Tahun 2000).

Melalui cara penyerahan fungsi, dapar diproyeksikan pembagian fungsinantara pusat, daerah tingkat I dan daerah tinhkat II yang menyerupai piramida terbalik pada masa lampau, kemudian akan menyerupai piramida antara pemerintah, provinsi, kabupaten/kota. Banyak dan ragam fungsi yang dimiliki daerah otonom khususnya kabupaten dan kota. Kesemua itu akan efektif bila ditunjang dengan kondisi keuangan, SDM, dan perangkat daerah yang kondusif.

  1. Pemberdayaan masyarakat

Peranan masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah akan semakin besar dan menentukan. Perlu kita sadari tanpa meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta, otonomi akan kehilngan maksa dasarnya. Melalui otonomi, pemerintah daerah mempunyai peluang yang lebih besar untuk mendorong dan memberi moitvasi untuk membangun daerah yang kondusif, sehingga akan munculnya kreasi dan daya inovasi masyarakat yang bersaing sengan daerah lain. Di samping itu, daerah dapat membangun pusat pertumbuhan daerah, mengingat daerah lebid dekat dengan masyarakat dan lingkungannya.

Pemberdayaan adalah pemberian wewenang, pendelegasian wewenang atau pemberian otonomi ke jajaran bawah. Inti dari pemberdayaan upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif, serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi.

Pemberdayaan masyarakat dan swasta sama pentingnya dengan peningkatan pengetahuan, perluasan wawasan, dan peningkatan aparatur birokrat bagi pelaksana tugas, yang sesuai dengan fungsi dan profesi masing-masing.

Pemberdayaan tersebut adalah agar daerah semakin mampu dan kemandirian yang dimaksud adalah mampu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menunjukan ciri sebagai masyarakat membangun.

Ketidak berdayaan daerah disebabkan tidak adanya kemampuan daerah, sebagai sebagai akibat belum adanya pembagian hasil secara proporsional, atau perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Fenomena atau masalah yang lebih besar sekarang adalah ketika otonomi daerah tersebut benar-benar dilansir, mampukah daerah yang selama ini tertinggal dari semua lini kehidupan dapat memberdayakan dirinya atau daerahnya. Apakah otonomi daerah tersebut akan memunculkan penguasa-penguasa “baru” dalam ruang lingkup yang berbeda, mengingat keterbelakangan selama ini dan secara relatif belum dapat mengimbangi berbagai kecepatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Ataupun otonomi akan memunculkan “raja-raja” kecil atau landrords di daerah, dengan memanfaatkan ketidakpastian masyarakat daerah. Suatu masalah yang besar yang perlu mendapat tanggapan dari semua pihak tanpa terkecuali.

  1. Pengaruh Globalisasi Terhadap Otonomi Daerah

Globalisasi secara sederhana diartikan sebagai mendunia dalam arti mempunyai dampak atau pengaruh yang tidak mengenal batas negara.saat ini dunia sedang dikurung dengan kebudayaan global yang tidak dapat dihindarkan. Tidak ada suatu masyarakat atau bangsa di duni ini yang dapat menghindar dari globalisasi, tidak ada jalan lain untuk menghindar dari pengaruh globalisasi yang sedang melanda secara kuat ke semua negara di dunia. Selain menghadapinya dengan merumuskan strategi yang dapat mengadopsi nilai-nilai global yang relevan dan mengadaptasi nilai-nilai baru tersebut dengan nilai-nilai yang hidup serta berkembang di dalam masyarakatnya.

Globalisasi dapat memberi efek positif terhadap umat manusia tetapi juga dapat memberikan dampad yang negatif. Secara moral globalisasi dapat merupakan bentuk eksploitasi dari negara yang kuat terhadap negara-negara yang lemah. Globalisasi juga dapat menciptakan ketidakseimbangan ekonomi dan merupakan suatu pemborosan terhadap negara dan masyarakat yang dikuasai oleh negara-negara majau yang menguasai teknologi.

Dari segi sosial, globalisasi dapat merupakan suatu bentuk yang dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial karena perbedaan antara yang punya dan tidak punya akan semakin lebar, sehingga dapat menimbulkan ketegangan sosial yang semakin eksklusif. Perbedaan tersebut bukan hanya terjadi antar bangsa-bangsa tetapi jugan didalam suatu negara atau suatu masyarakat dapat terjadi ketegangan-ketegangan. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi dampak negatif dari globalisasi.

Melakukan perubahan memerlukan waktu, nemun kita perlu bersepakat untuk menetapkan data base, dimana saat ini beraa kemudian dilakukan evaluasi bersama apa terjadi kemajuan atau tidak. Berkenaan dengan itu, perlu adanya suatu pengakuan dan keberanian untuk mengakui adanya kemunduran atau kemajuan untuk segera melakukan penyesuaian-penyesuaian yang lebih strategis, konstruktif dan progresif.

Perubahan globalisasi yang sedemikian ini harus diantisipasi dan direspon oleh badan eksekutif Daerah dan badan legislatif Daerah, yang secara implementatif antisipasi dan respon tersebut harus dapat tergambar dalam visi, misi, dan strategi pemerintah dan legislatif Daerah baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang.

  1. Otonomi Daerah sebagai Paradigma Baru

Pemberlakuan otonomi daerah sebenarnya merupakan suatu pilihan politis sebagai dampak penerapan bentuk negara kesatuan dengan ciri terpusatnya kekuasaan. Akibatnya, tuntutan aspirasi masyarakat di daerah tidak terpenuhi dan lambat laun menumbuhkan kekecewaan. Ketika kondisi telah matang, ketika ondisi telah matang, tercipta momentum yang menggerakan arus balik. Jika dulu dari daerah kepusat, sekarang dari pusat ke daerah.

Penerapan otonomi daerah juga dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan terciptanya pusat-pusat kota baru, yang bersifat metropolitan, kosmopolitan dan sebagai sentra perdagangan, bisnis, dan industri selain di jakarta. Hal ini sebgaia pencerminan bahwa otonomi daerah mampu membuka semangat untuk berkompetensi sekaligus bekerja sama, bukan sebaliknya. Membangun ekonomi harus tumbuh dari perdagangan dan bukan pinjaman atau bantuan. Oleh karena itu, pemerintah agar dikembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan menyadarkan bahwa sistem ekonomi yang diterapkan selama 32 tahun Orde Baru cenderung tidak berpihak kepada kepentingan rakyat banyak dan telah mengabaikan nilai-nilai keadilan.

Dengan perkataan lain, strategi pembangunan terlalu menekankan pada pertumbuhan ekonomiyang tanpa disadari telah menghasilkan pola konglomerasi dan mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan kesenjangna sosial yang ‘kebablasan’, sehingga menimbulkan keangkuhan dan keccemburuan sosial antar warga masyarakat.

Secara umum, beberapa prinsip dasar yang harus dipegang oleh semua pihak dalam persiapan dan pelaksanaan otonomi daerah adalah :

  1. Otonomi daerah harus dilaksanakan dalam konteks negara kesatuan
  2. Pelaksanaan otonomi daerah menggunakan tata cara desentralistis dengan demikian peran daerah sangat menentukan
  3. Pelaksanaan otonomi daerah harus dilaksanakan dimulai dari mendefinisikan kewenangan, organisasi, personal, kemudian diikuti dengan keuangan bukan sebaliknya
  4. Adanya perimbangan keuangan baik perimbangan horozontal/antar daera (antar-provinsi dan antar-kabupaten/kota dalam satu provinsi) maupun perimbangan vertikal, antar pusat dan daerah
  5. Fungsi pemerintah pusat masih sangan vital, baik dalam kewenangan strategis (politik luar negeri, hankam, peradilan, moneter dan viskal, agama, serta kewenangan bidang lain), maupun untuk mengatasi ketimpangan antar daerah.

Persoalan yang dihadapi daerah adalah keragaman dalam banyak hal, misal potensi ekonomi, sumber daya alam, SDM, infrastruktur, kultur dan lain-lain sehingga pelaksanaan otonomi secara seragam akan menghadapi masalah yang cukup serius. Ini tantangna dalam pelaksanaan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999, apakah busa mengadopsi keragaman tersebut dengan memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaannya, atau bahkan dirasa perlu bebe[ara pasal kedua Undand-undang tersebut direvisi, berdasarkan aspirasi dan tuntutan masyarakatyang disalurkan melalui DPR.

Tuntutan perimbangan keuanga Pusat-Daerah sarat dengan muatan politis, beberapa provinsi seperti, Aceh, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan irian jaya, yang kaya akan sumber daya alam akan sangat diuntungkan oleh rumus fiskal baru. Apakah ini berarti bahwa Provinsi-provisi yang miskin sumber daya alamnya akan mengalami pengurangan alokasi dana dari pemerintah pusat? Pada dasarnya daerah miskin akan mendapatkan dana alokasi umum, sehingga kesenjangan bisa diminimalkan.

Persoalannya, pemerintahan pusat dalam beberapa tahun kedepan akanmengalami keterbatasan dana yang serius. Sementara penerimaan anggaran masih terbatas, pembiayaan untuk mengangsur utang luar negeri dan dalam negeri akan mengikat. Pengeluaran pemerintah akan ditambah dengan aloksidana perimbangan Kepala Daerah. Secara umum, bagian daerah dari pengeluaran total, akan naik secara gradual sebesar dua kali lipat, dan kurang lebih 60%, dari pembangunan akan dikelola Daerah.

Dalam keadaan ini secara gradual pula kabupaten akan mengelola sbagian besar dari seperti kesehatan, pendidikan, dan insfrastruktur. Akan tetapi penerimaan pajak daerah akan naik sedikit, dan untuk menutupnya akan dialokasikan dana berupa bantuan (grant)dari Pemerintah Pusat. Bagian terbesar Dana Alokasi Umum untuk anggaran negara akan meningkat sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi yang akan datang.

  1. Kendala Pemerintah Daerah Setelah Otonomi Luas

Walaupun peluang untuk melaksanakan otonomi luas telah tercipta, namun ternyata terdapar berbagai kendala yang dihadapi daerah, antara lain aparat Pemerintah Daerah yang profesional belum cukup memadai, baik kuantitas maupun kualitasnya untuk menjalankan kewenangannya dan pertanggung jawaban atas segala urusan yang sudah diserahkan kepada Daerah. Visi untuk mensejahterajan masyarakat yang lebih baik melalui otonomi luas belum sama diantara semua pelaku pembangunan. Koordinasi antar instansi daerah masih kurang terselenggara sebagaimana yang diharapkan, apalagi menghadapi perkembangan global yang semakin tajam. Kelembagaan organisasi otonomi daerah belum tertata dengan baik akibat berkurangnya pengalaman dan ketergantungan dari pusat yang amat besar.

Daerah masih sering menafsirkan keliru dalam pelaksanaan peraturan perundangan menyangkut Pemerintahan Daerah, karena belum lengkapnya petunjuk pelaksanaan, dan akibat perubahan yang terjadi begitu cepat, disamping berbagai faktor infrastruktur pendukung lainnya yag belum lengkap. Pengawasan terhadap jalannya penyelenggaran pemerintahan yang selama ini kurang mantap, akan semakin diguncang oleh keterbukaan dan adanya perubahan bentuk kearah terwujudnya Otonomi Daerah. Penetrasi budaya asing akibat kemajemukan teknologi komunikasi, telekomunikasi, dan informasi pada gilirannya akan mengakibatkan lunturnya “jati diri” bangsa Indonesia; tertinggalnya pembangunan sektor pertanian dari sektor industri akibat gejala mengejar pertumbuhan ekonomi mengakibatkan ketimpangan sosial ekonomi yang tajam. Hal ini semakin diperparah dengan kenyataan bahwa basis ekonomi kita ternyata rapuh, apalagi setelah krisis moneter dan ekonomi yang melanda bangsa kita. Kecenderungan ini mengakibatkan perlunya merombak dan menata kembali strategi perekonomian nasional yang berorientasi ke daerah dengan basis pembangunan ekonomi kerakyatan; adanya kemiskinan yang meluas akibat krisis ekonomi dan moneter dan eknomi semakin diperparah dengan adanya monopoli dan oligopoli dunia usaha oleh segelintir konglomerat terhadap unit usaha kecil dan mencegah yang ternyata melemahkan sistem perekonomian nasional. Perbedaan yang ada di masyaarakat saat ini, mudah dimanfaatkan oleh segelintir orang atau golongan untuk menghembuskan dan memprovokasi isu-isu yang berbau SARA demi tujuan mereka sendiri, sehingga masyarakat mudah terpancing untuk berbuat sesuatu yang merugikan phak lainnya, sifat dan pola budaya kita yang paternalistik dan feodalistik, ditambah dengan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, merupakan kendala-kendala bagi percepatan pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan politik.

  1. Sejumlah Kendala untuk Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai pada bulan Januari 2001 diharapkan tidak dilakukan secara keseluruhan. Seharusnya pemerintah pusat menerapkan otonomi hanya kepada daerah yang dinilai siap. Daerah yang dianggap masih memiliki kendala tidak perlu dipaksakan melaksanakan otonomi. Demikian dikatakan Ketua Komisi VII DPR Irwan Prayitno di Jakarta, baru-baru ini. Irwan menilai kekhawatiran terhadap pelaksanaan otda selayaknya ditanggapi secara hati-hati oleh pemerintah. Sebab jika dianggap perlu, maka pemerintah harus memberlakukan otda secara bertahap dan tidak menyeluruh bagi tiap daerah. Pasalnya, Meurut Irwan, kesiapan masing-masing daerah untuk menentukan jalannya otonomi dimasa depan masih belum merata. Paradigma Otda, kata dia, bukanlah kebebasan atau independensi yang ditafsirkan sepihak. Namun adalah alat atau medium menuju kesejahteraan rakyat pada setiap daerah.

Irwan menyimpulkan, selain desentralisasi fiskal, sejumlah sektor ekonomi seperti sumber daya alam, kelautan dan pertambangan bisa menjadi arena konflik baru saat otda direalisasikan. Setiap daerah yang sumber daya alkamnya dieksploitasi kini berhak memperoleh bagi hasil yang lebih besar. Namun, dia menolak jika pemahaman Otda hanya ditekankan pada aspek keuangan. Desakan pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah menurut Irwan, justru akan mengancam kelangsungan ekosistem. Sebab, tambah Irwan, saat ini sebagian daerah masih mengandalkan pembangunan wilayah pada faktor produksi alam dan penghasil bahan mentah. Sedangkan pengembangan pada sektor industri pengolahan produk akhir dan sektor jasa masih terabaikan. Dikhawatirkan kondisi tersebut akan menimbulkan benturan klasik antara rasionalitas ekonomi jangka pendek dengan kepentingan ekologis.

  1. Kemajuan setelah otonomi daerah

Setiap kegiatan pasti ada dampak positifnya maunun dampak negatifnya. Sama halnya dengan otonomi daerah. Setiap ada hambantan yang ditemui dalam pelaksanaan otonomi daerah pasti ada jalan keluarnya untuk meminimalisir hambata dan kndala yang terjadi.

Sebagaimana kita ketahui, Otonomi Daerah adalah wewenang untuk mengataur dan mengurus rumah tangga Daerah, jadi dalam hal ini pemerintah telah memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada daerah untuk melaksanakan kehidupannya sendiri. Selain itu dalam hal pembangunan juga kita bisa memanfaatkan segala sumber daya yang ada di daerah secara maksimal. Selain itu dengan otonomi daerah dapat membuka peluang baru untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan tingkat perekonomian masyarakan sekitar.

Dengan adaya otonomi daerah ini pengembanga suatu daerah pun akan semakin cepat. Selain itu akan membuat suatu daerah dapat membangun daerahnya sendiri tanpa bergantung pada daerah lain dan kepada pmerintah pusat. Tapi kebebasan dan wewenang yang telah diberikan jangan disalah gunakan, sebaiknya kita bisa memanfaatkannya dengan baik dan tetap berpedoman kepada pancasila dan UUD 1945.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s