Komunitas Politik

Posted: November 3, 2011 in Sosiologi
Kelompok manusia disebut Masyarakat, jika :
1.      Mereka tinggal dalam suatu wilayah geografis yang sama;
2.      Mereka saling berhubungan atau berinteraksi; dan
3.      Mereka juga harus memiliki kebudayaan yang sama dan terikat pada kelompok yang sama.
Jadi, masyarakat dapat didefinisikan sebagai sekelompok individu yg saling berinteraksi, yg tinggal dalam wilayah yg sama dan memiliki kebudayaan yang sama.
Unsur kebudayaan dan pewarisan kebudayaanlah yg membedakan pengelompokan manusia dengan pengelompokan binatang.
1.     Community vs Society
·         Community atau komunitas berkaitan dengan pengelompokan manusia yang diikat oleh kesamaan ikatan yang bersifat emosional (emotional attachment), misalnya Ummat Islam, Paguyuban Warga Pacitan, Kekerabatan Orang Melayu, dsb.
·         Society yg juga berarti masyarakat, berkaitan dengan pengelompokan manusia yang diikat oleh kesamaan ikatan yang bersifat material atau fisikal (material attachment), misalnya: Masyarakat Kota, Warga Kampung Bugis, Masyarakat Kampung Baru, dsb.
Masyarakat politik yg berkembang:
Makin banyak jenis tantangan yang dihadapi masyarakat, makin banyak fungsi-fungsi baru yang harus dijalankannya, maka makin beraneka ragam pula struktur atau lembaga yang diciptakan untuk menangani fungsi-fungsi itu.
Yang menjadi pusat perhatian kita dalam mempelajari perkembangan masyarakat politik ini adalah diferensiasi struktural yang berkaitan dengan penyelesaian konflik. Bagaimana masyarakat menciptakan struktur-struktur baru untuk menyelesaikan konflik secara lebih efektif?
Karena, konflik umumnya terjadi terutama pada saat masyarakat harus membagi hasil atau perolehan kerja bersama. Dalam politik kita mengenal tentang pengalokasian nilai-nilai yang otoritatif, sebagaimana dikemukakan oleh David Easton.
Ada 3 cara melembagakan proses pembagian atau alokasi dalam masyarakat:
1.      Secara adat, yaitu kesepakatan bersama secara adat turun-temurun bahwa, misalnya, orang-orang tertentu memperoleh bagian lebih banyak. Pembagian atau alokasi secara adat ini mencerminkan konsensus atau kesepakatan di antara semua anggota masyarakat, bukan karena tunduk pada kehendak seseorang.
2.      Secara tukar-menukar, yaitu transaksi yang terjadi di mana satu orang menyerahkan sesuatu yang bernilai untuk dipertukarkan dengan barang berharga lainnya. Penjatahan secara inipun berdasar persetujuan atau kesukarelaan. Pihak-pihak yang bertransaksi tidak ada yang tunduk pada yang lain.
3.      Secara perintah, yaitu barang-barang berharga dibagi-bagikan menurut kemauan atau perintah seseorang. Dalam proses penjatahan secara perintah, satu pihak harus tunduk pada kemauan pihak lain.
Komunitas politik berkaitan dg:
1.      Cara pembagian secara perintah inilah yang bermakna secara politik. Cara penjatahan ini melibatkan hubungan kekuasaan, sesuatu yang menjadi inti kehidupan politik. Karenanya penjatahan secara perintah bisa disebut penjatahan secara politik.
2.      Dikaitkan dengan proses penjatahan politik, masalah itu menjadi “bagaimana memperoleh keabsahan atas kekuasaan yang diterapkan dalam proses penjatahan politik” atau “bagaimana membuat anggota masyarakat mau menerima proses penjatahan politik itu sebagai  sesuatu yang sah”.
3.      Jadi komunitas politik yang kita pelajari adalah bagaimana masyarakat mengembangkan lembaga-lembaga atau struktur-struktur untuk menangani konflik yang timbul akibat dari proses penjatahan secara politik itu.
KOMUNITAS POLITIK TRADISIONAL
1.      Pola kehidupan bergantung kepada berkah alam, untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau subsistence.
2.      Hubungan antar kelompok diatur atas dasar garis keturunan atau kekerabatan.
3.      Konflik atau keresahan yang terjadi antar-warga  diselesaikan dengan membentuk dewan peradilan, yang umumnya terdiri dari orang tua-tua dari berbagai garis keturunan penting (primus inter pares).
4.      Ketika satu garis keturunan memperoleh prestise yang tinggi dan pemimpin garis keturunan itu menjadi ketua kelompok atau ketua suku, maka mulailah lahir pemerintahan.
Munculnya pemerintahan:
1.      Terbentuknya kerangka dasar pertama bagi kehidupan politik, yaitu munculnya suatu pemerintahan yang terdiri dari seorang kepala pemerintahan, yang bertanggung-jawab pada dewan yang anggota-anggotanya mewakili bagian-bagian dari masyarakat, yaitu kelompok-kelompok garis keturunan itu. Ini adalah diferensiasi struktural yang paling sederhana, karena pada masa itu sang ketua suku masih merangkap banyak fungsi.
2.      David Apter mendefinisikan pemerintah sebagai: “sekelompok individu yang menjalankan wewenang yang sah dan yang membuat dan menerapkan keputusan-keputusan demi melindungi dan membantu masyarakat menyesuaikan diri dengan lingkungannya”.
3.      Jadi, pemerintah tidak hanya berfungsi melindungi masyarakat, tetapi juga mengatur agar, misalnya, masyarakat bisa memproduksi makanan lebih banyak dalam menghadapi paceklik atau masyarakat meningkatkan mutu pengetahuannya, dan sebagainya.
Sistem Kekuasaan dlm Komunitas Tradisional (menurut Weber)
1.      Sistem kekuasaan patriarkal; urusan kekuasaan cukup diselenggarakan oleh seorang patriarch, yaitu pemimpin laki-laki tertua.
2.      Sistem kekuasaan patrimonial; kekuasaan oleh aparat birokrasi tradisional di bawah kendali seorang patriarch.

3.      Sistem kekuasaan feudal; kekuasaan oleh para adipati atau para tuan tanah di bawah kendali seorang raja.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s