Kemajuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setelah Otonomi Daerah

Posted: November 3, 2011 in Pemerintahan
  1. Di bidang pemerintahan

Sebelum adanya Undang-Undang tentang otonomi daerah,sistem penyelenggaraan pemerintah sangat sentralistik,di mana semua kebijakan,keputusan,pengturan baik pusat maupun daerah di kendalikan oleh pusat secara keseluruhan. Sehingga ada sebutan “pusat adalah pusatnya daerah dan daerah adalah daerahnya pusat. Banyak hal yang harus kita pahami dalam melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar salah satunya kedaulatan ada di tangan rakyat dan di laksanakan sepenuhnya menurut UUD. Kedaulatan inilah yang harus kita pahami sebagai tujuan dari penyelenggaraan otonomi daerah

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah ada tiga asas yang di jadikan dasar untuk menyenggarakan pemerintahan daerah yaitu;asas desentralisasi,asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.tiga asas inilah yang memberikan kebebasan bagi penyelenggara pemerintah daerah dalam menjalankan tugas otonomi daerah

Dengan demikian undang-undang pemerintahan daerah no 32 tahun 2004 lebih berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat sehingga sangat potensial meciptakan keserasihan hubungan antar pusat dan daerah dan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Walaupun tanpa mengenyampingkan hal-hal yang mengarah kepada ketidakserasian dalam konteks pemerintahan daerah.

Hal sedemikain ini harus di lihat dalam konteks sedang berprosesnya upaya mencari bentuk desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia.dalam hal inilah isu otonomi daerah semakin meraih perhatian banyak pihak dan merupakan keniscayaan serta menjadi persoalan yang amat mendesak untuk segera di tangani,bukan hanya sekedar retorika atau diskursus,tetapi dalam aplikasi yang nyata dan komprehensif.

Otonomi daerah memberikan suatu pengharapan bagi terciptanya dan terlaksananya keadilan,demokratisasi dan tranparansi sektor kehidupan publik. Hal ini tentu suatu lompatan jauh bagi tertatanya masyarakat sipil yang di cita-citakan.

Paradigma baru pemerintahan daerah memberikan kewenangan luas bagi daerah,bahkan dari kewenangan yang ada tersebut terdapat kewenangan wajib yangmerupakan bagian dari tanggung jawab publik pemerintah aerah dalam pemenuhan kebutuhan rakyat(publik goods)

Kesemuanya ini dilaksanakan secara demokratis,transparan dan egaliter,yang berarti menempatkan prioritas keragaman daerah sebagai manifestasi dari Bhineka Tungggal Ika. Dengan demikian segala sesuatu program yang bersifat massal, uniform dan sentraistik harus dieliminasi

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah merupakan manifestasi dari pemerintahan seluruh wilayah negara.untuk itu segala aspek menyangkut konfigurasi kegiatan dan karakter yang berkembang.hal ini jelas mewarnai penyelenggaraan pemerintahan secara nasional. Dengan jelas dapat di kattakan bahwa peran pemerintah daerah dan kedudukan pemerintah daerah sangat srategis dan sangat menentukan secara nasional sebagai paradigma baru pemerintah yang terselenggara adalah berbasis daerah. Dengan berbasis daerah pemerintah pusat menjalankan fungsi sebagai pengarah dan penanggung jawab seluruh kegiatan daerah dengan kepercayaan sepenuhnya sehingga persepsi lama yang sering di dengar menyangkut egoisme sektoral akan terputus. Sementara itu dalam aspek lain,provinsi sebagai kedudukan daerah otonom dan sekaigus sebagai wilayah administrasi yang didelegasikan kepada gubernur. Propinsi sebagai daerah otonom,bukan merupakan daerah dari daerah kabupaten/kota. Daerah otonom provinsi terhadap kabupaten/ kota tidak mempunyai hubungan hierarkis. Yang di maksud disini adalah bahwa daerah otonom provinsi tidak membawahi daerah otonom kabupaten atau kota,tetapi dalam praktiknya terdapat hubungan koordinasi,kerja sama atau kemitraan sebagai sesama daerah otonom. Dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi,gubernur selaku wakil pemerintah melakuakn hubungan pembinaan dan pengawasan terhadap daerah kabupaten atau kota.

B.Partisipasi Masyarakat

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah juga tidak terlepasnya dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Dengan adanya otonomi daerah masyarakat di libatkan secara langsung dalam proses pembangunan daerah,baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu,merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah,karena secara prinsipil penyelenggaraan otonomi daerah di tujukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah yang bersangkutan. Oleh sebap itu tanggung jawab penyeenggaraan pemerintahan daerah tidak saja di tangan kepala daerah dan DPRD dan aparat pelaksana lainnya,tetapi juga di tangan masyarakat daerah yang bersangkutan.

1.Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan

Setiap proses penyelenggaraan,pasti melewati tahap penentuan kebijakan. Dalam rumusan yang llain menyangkut pembuatan keputusan politik. Partisipasi masyarakat pada tahap ini sangat mendasar sekali,terutama putusa politik yang di ambil menyangkut nasib mereka secara keseluruhan.semakin besar kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri semakin besar pula partisipasi masyarakat di dalam pembangunan

Demikian pula secara sederhana dapat di ketahui bahwa masyarakat hanya akan terlibat dalam aktivitas selanjutnya apabila mereka merasa andil dalam menentukan apa yang di laksanakan

2.Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi ini merupkan tindak lanjut dari tahap pertama,bahwa partisipasi dalam pembangunan ini dapat di laukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga,uang ,barang,material atuapum informasi yang berguna untuk pelaksanaan pembangunan.

Hal penting yang perlu di perhatikan di sini kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan yang di miliki setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri sudah di kategorikan dalam kepentingan partisipasi

3.Partisipasi dalam memanfaatkan hasil

Setiap uasaha bersama bagaimanapun di tujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama anggota masyarakatnya. Oleh sebap itu anggota masyrakat berhak untuk berpartisipasi dalam menikmati setiap usaha bersama yang ada. Demikian pula halnya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah,rakyat atau masyarakat daerah harus pula menikmati hasilnya secara adil.

Adil dalam pengertian di sini adalah setiap orang mendapatkan bagiannya sesuai dengan pengorbanannya dan sesuai dengan norma-norma umum yang dapat di terima. Sedangkan norma-norma yang dapat di jadikan ukuran dapat berupa norma hukum (peraturan perundang-undangn) atapun dapat berupa nilai-nilai etika dan norma keagamaan.

4.Partisipasi dalam evaluasi

Penyelengaraan apapun dalam kehidupan bersama hanya dapat di nilai berhasil apabila dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk mengetahui hal ini sudah sepantasnya masyarakat di beri kesempatan untuk menilai keberhasilan yang di capai. Demikian pula dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masyarakat dapat di jadikan sebagai “hakim” yang adil dan jujur dalam menilai hasil yang ada

Sikap ikut memelihara dan melestariakan hasil yang telah di capai dapat di lihat sebagai indikasi adanya dukungan positif masyarakat terhadap apa yang di hasilkan. Karenanya muda di perkirakan hal tersebut sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Namun harus di ingat, tidak berarti bahwa setiap orang dapat berpartisipasi dengan intensitas dan kapasitas yang sama dalam penyelenggaraan pemeritahan daerah yang di maksud.

C.Di bidang pendidikan

Berlakunya otonomi daerah,maka berlaku pula otonomi pendidikan yang akan memberikan kebebasan kepada daerah bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di daerah dalam meningkatkan sarana dan prasarana serta kuantitas dan kualitas tenaga pendidik di sekolah yang bersangkutan guna meningkatkan mutuh pendidikan di daerah yang bisa bersaing secara nasional maupun internasional dalam menjawab tantangan global dewasa ini.sebagai tindak lanjut dari amanah undang-undang dasar alinea ke empat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Otonomi pendidikan di daerah harus di berikan kepada sekolah dan pemerintahan daerah,karena daerah lebih mengetahui kebutuhan apa yang harus di penuhi terlebih dahulu yang di jadikan program prioritas sekolah,karena daerah yang lebih merasakan secara langsung kondisi kebutuhan suatu sekolah,dengan tidak berlawanan terhadap ketentuan pemerintahan pusat tentang pendidikan nasional

Demi kemauan setiap sekolah,kiranya perlu di pikiran dalam beberapa hal yang penting,sekolah harus mempunyai otonomi tertentu pula.misalnya dalam persoalan kurikulum lokal ,evaluasi, dan pelaksanaan pembelajaran perlu sekolah mendapatkan otonomi tertentu.

Masyarakat setempat harus dilibatkan dalam persoalan pendidikan daerahnya.sebagai salah satu faktor pendukung yang dapat menunjang keberhasilan secara kuantitas maupun kualitas lembaga pendidikan yang ada di daerah.sedangkan masyarakat di sekitar sekolah dan terlebih orang tua siswa perlu dilibatkan dalam memikirkan kemajuann sekolah anak-anaknya. Mereka dapat di libatkan bersama pengelola dan pelaksana sekolah ikut membangun sekolah,sampai ikut menentukan guru yang di anggap baik atau tidak. Dengan demikian sekolah dapat sungguh mandiri karena di dukung oleh masyrakat di sekitarnya.

D.Di bidang ekonomi dan pembangunan

Mengatasi kemiskinan adalah inti pemberdayaan masyarakat melalui perubahan dan melaksanakan suatu societal change untuk mencapai suatu kemajuan yang diinginkan. Mengatasi kemiskinan secara keseluruhan kontinumnya sebenarnya inherent dengan perubahan dan perubahan itu berjalan sebagai suatu proses yang non rutin.

Dukungan birokrasi sangat penting dalm upaya mengatasi kemiskinan. Menurut pandangan weber,birokrasi adalah model organisasi yang sangat ideal untuk pemerintah dalam menjalankan tugasnya dalm proses untuk membangun daerah demi tercapainya kesejahteraan hidup masyarakat di daerah

Dengan di undangkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,maka di mulai era baru pemerintah daerah dengan otonomi luas. Pemerintah daerah dipercayakan peran yang sangat besar sehingga perlu adanya langkah kongkret untuk merealisasikan otonomi yang luas tersebut. Upaya mengatasi kemiskinan menuntut jajaran pemerintah daerah dapat menempatkan diri secara tepat dalam era otonomi luas ini dengan mengambil peran yang lebih luas dalam upaya mempercepat penanganan pengentasan kemiskinan. Inilah paradigma baru mengatasi kemiskinan sebagai faktor utama menuju masyarakat pembangunan di era otonomi daerah yang dapat kita sebut sebagai decentralized poverty reduction dengan peran yang lebih besar pada pemerintah daerah dam lembaga swadaya masyarakat sehingga peran pemerintah pusat semakin kecil pada hal-hal yang bersifat konsepsional

Berdasarkan kebijakan nasional telah di kembangkan visi pembangunan bidang kesejahteraan rakyat dan mengatasi kemiskinan yaitu membangun masyaakat yang maju dan sejahtera,sehat dan mandiri serta bebas dari kemiskinan dan mampu mengatasi bencana karena sadar dan siap mengatasinya;untuk mengembangkan visi tersebut terdapat beberapa prinsip yang di terapkan yaitu:

  1. berorintasi pada manusia dalam arti manusia yang menjadi sentral pembangunan dan pusat perhatian
  2. Mengupayakan terjadinya keseimbangan pembangunan antar wilayah sehingga pembangunan di lakukan secara merata.
  3. Memberikan titik berat upaya kesejahteraan masyrakat dan mengatasi kemiskinan pada pemberdayaan kaum perempuan
  4. Mendukung era otonomi luas dengan kewengangan dan tanggung jawab yang luas kepda pemerintah daerah sedangkan pemerintah pusat lebih kepada tut wuri handayani
  5. Pembedayaan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat agar berperan lebih besar dalam proses pembangunan.
  6. prinsip dorong tarik dalam arti mendorong masyarakat miskin melali bantuan kredit taskin dan skim kredit dengan bunga rendah dan muda memperoleh selanjutnya di tarik oleh kebijakan sektor ekonomi makro yang berpihak pada masyarakat miskin.

Program-program penanggulangan kemiskinan,harus di lakukan secara terpadu bukan saja pada proses perencanaan tetapi pada sasaran yang di sesuaikan dengan karakteristiik dari masing –masing wilayah tersebut. Pola pikir demikian ini sebenarnya ingin menyempurnakan pendekatan yang selamaini telah di terapkan dalam pembangunan yaitu pendektan penyeragaman suatu program pembangunan di terapkan di wilayah Indonesia tanpa menghiraukan kondisi-kkondisi yang melingkupinya. Oleh sebap itu diharapkan dengan model keterpaduan program mengatasi kemiskinan dapat lebih spesifik dengan nilai tambah suatu program akan semakin besar.

Dengan di undangkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 maka di mulai era baru pemerintah daerah dengan otonomi luas dan pemerintah daerah mendapat peran yang sangat besar serta dukungan sumber pendapatan daerah. Kondisi ini mengakibatkan kewenangan yang di miliki daerah mengalami ekskalasi penguatan mengingat kewenangan tersebut di iringi dengan penyerahan berbagai urusan dab kewenangan mengelolah berbagai sumber yang menjadi potesi bagi peningkatan pendapatan daerah atau menjadi sumber utama pendapatan daerah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s