Hambatan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Posted: November 3, 2011 in Pemerintahan

A.Faktor Manusia

Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dapat di wujudkan pertama-tama dan terutama di tentukan oleh kapasitas yang di miliki manusia sebagai pelaksananya. Penyeenggaraan otonomi daerah hanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabil manusia pelaksananya baik,dalam arti mentalitas maupun kapasitasnya.

Pentingnya posisi manusia pelakana ini karena manusia merupakan unsur dinamis dalam organisasi yang bertindak/berfungsi sebagai subjek penggerak roda organisasi pemerintahan. Oleh sebap itu kualitas mentalitas dan kapasitas manusia yang kurang memadai dengan sendirinya melahirkan impikasi yang kurang menguntungkan bagi penyelenggaraan otonomi daerah. Anusia pelaksana pemerintah daerah dapat di kelompokkan menjadi:

1.Pemerintah daerah yang terdiri dari kepala daerah dan dewan perwakilan daerah(DPRD).

2.Alat-alat perlengkapan daerah yakni aparatur daerah dan pegawai daerah

3.Rakyat daerah yakni sebagai komponen environmental (lingkungan)yang merupakan sumber energi terpenting bagi daerah sebagai organisasi yang bersifat terbuka.
1.Kepala daerah dan DPRD

Dalam negara kesatuan republik indonesia tugas kepla daerah di samping sebagai kepala daerah juga merupakan alat pemerintah pusat yang menjalani tugas yang sangat berat. Oleh sebap itu kualifikasi yang di tuntut seorang kepala daerah seharusnya juga memadai dalam pengertian harus sebanding dengan beban tugas ing dengan beban tugas yang ada di pundaknya.

Dalam kenyataan syarat syarat yang di tentukan bagi seorang kepala daerah belum cukup menjamin tuntutan kualitas yang ada. Di mana yang berkaitan dengan kapasitas (pengetahuan dan kecakapan) hanya tiga syarat yang di penuhi masing-masing;cerdas,berkemampuan,dan keterampilan;mempunyai kecakapan dan pengelaman kerja yang cukup di bidang pemerintahan;berpengetahuan yang sederajat degan perguruan tinggi atau sekurang kurangnya di persamakan dengan sarjana muda

Demikian pula halnya dengan mentalitas tidak terdapat ukuran-ukuran yang dapat di pergunakan sebagai tolok ukur objektif,sehinggga terdapat cukup banyak kesulitan dalam penilaian padahal peranan mental ini sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Seperti halnya kepala daerah,DPRDpun memiliki beban tugas yang tidak ringan,karena tugas pokoknya adalah bersama-sama kepala daerah menetapkan kebijakan daerah baik yang berupa peraturan-peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah(APBD). Di samping itu DPRD ujga menjalankan fungsi pengawasan atas pelakanaan kebijakan daerah oleh kepala daerah. Dengan tugas dan fungsi semacam ini DPRD di tuntut untuk memiliki kualitas yang memadai

Dalam kenyataannya pendidikan dan pengelaman yang di miliki oleh DPRD masih di bawah rata-rata dan masih sangat terbatas .rata- rata DPRD tidak di bekali dengan pendidikan dan pengelaman yang cukup di bidang pemerintahan. Hal ini akan sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan otonomi daerah

Untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah ini maka suatu langka sistematis harus di ambil. Upaya-upaya meningkatkan syarat pendidikan dan pengelaman berorganisasi ataupun peningkatan frekuensi latihan,kursus,dan sebagainya,yang berkaitan dengan bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing perlu di tingkatkan.
2.Aparatur pemerintah daerah

Salah satu atribut penting yang menandai suatu daerah otonom adalah di miliki aparatur pemerintah daerah tersendiri yang terpisah dengan aparatur pemerintah pusat yaang mampu menyelemggarakan urusan-urusan rumah tangganya sendiri

Sebagai unsur pelaksana aparatur pemerintah daerah menduduki peranan yang sangat vital dalam keseluruhan prose penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu tidak berlebihan bila di katakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat bergantung kepada kemampuan aparaturnya.

Dalam kenyataan tuntutan akan kualitas yang memadai belum sepenuhnya terpenuhi sehingga akan menghambat proses penyelenggaraan otonomi daerah karena aparatur yang akan bersentuhan langsung dengan tugas yang akan dilaksanakan,sehingga penyelenggaraan otonomi daerah belum sesuai dengan yang di harapkan.

Untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah maka suatu langkah sistematis perlu di ambil. Upaya-upaya peningkatan syarat pendidikan dan pengelaman berorganisasi ataupun peningkatan frekuensi latihan,kursus dan sebagainya yang berkaitan dengan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing perlu di tingkatkan.

B.Faktor Keuangan

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari cukup tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangan,karena kemampuan keuangan ini merupakan salah satu indikator penting guna mengukur tingkat ekonomi suatu daerah. Hal ini muda di pahami karena adalah mustahil bagi daerah-daerah utnuk dapat menjalankan berbagai tugas ddan pekerjaannya dengan efisien dan efektif dan dapat melaksanakan pelayanan dan pembangunan masyarakat tanpa tanpa ketersediaan dana.

Sumber-sumber keuangan daerah dapt dikelompokan kedalam dua kelompok utama yakni sumber pendapatan asli daerah(PAD) dan sumber pendapatan non asli daerah(non PAD). Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat hanya tercapai apabila sumber utama keuangan guna membiayai aktivitas daerah berasal dari PAD atau paling tidak pembiayan rutinnya ditutup oleh hasil PAD

Sumber sumber PAD mencakup lima sumber utama yakni;

1.Hasil pajak daerah

2.Hasil retribusi daerah

3.Hasil perusahaan daerah

4.hasil dinas daerah

5.Hasil usaha daerah lainnya yang sah

Dalam kenyataanya hasil dari kelima sumber ini masih sangat terbatas dalam memberikan kontribusinya bagi keuangan daerah secara keseluruhan sehingga sama sekali tidak dapat di andalkan sebagai sumber pendapatan keuangan daerah.inilah salah satu faktor penghambat penyelenggaraan otonomi daerah. Maka dengan itu daerah masih membutuhkan bantuan dari pemerintahan pusat kepada daerah guna memperlancar dan menunjang pembangunan otonomi daerah ke arah yang lebih baik.sehingga adanya pemerataan pembangunan di seluruh daerah otonom di seluruh Indonesia guna menciptakan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadialan guna tercapainya cita-cita luhur bangsa yang di proklamirkan oleh the founding father.

C.Faktor Peralatan

Peralatan merupakan perantara dan pembantu bagi aparatur pemerintah daerah ddalm melaksanakan berbagai tugas pekerjaannya. Karena itulah peralatan menduduki peranan penting pula.

Untuk memperlancar jalannya tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah maka di perlukan sejumlah alat yang cukup memadai baik dalam kuantitas maupun kualitasnya.alat-alat tersebut harus cukup dari jumlahnya dan efisien,efektif serta praktis dari segi penggunaannya. Guna memenuhi tuntutan syarat tersebut diatas maka di perlukan suatu manajemen peralatan daerah yang menjamin dapat segera tersedianya peralatan yang tepat pada waktu yang tepat pula.

Dalam realitanya peralatan yang di perlukan baik di tinjau dari segi jumlah maupun kualitasnya msaih belum cukup memadai guna menopang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah. Keterbatasan peralatan yang dimiliki daerah-daerah ini telah menyulitkan pemerintah di daerah dalam memberian pelayanan kepada masyarakat karena tugasnya sebagai pelayan publik sehingga di mata masyarakat terkesan kinerja pemerintah belum sesuai dengan apa yang di harapkan oleh masyarakat daerah. Ini juga yang akan menghambat proses penyelenggaraan pemerintah otonomi daerah.

D.Faktor Organisasi

Agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat berjalan dengan baik maka di perlukan suatu organisasi untuk mengatur proses penyelenggaraan tersebut. Karena dalam sebuah organisasi terdapat beberapa asas untuk mengatur proses penyelenggaraan tersebut. Karena dalam sebuah organisasi terdapat beberapa asas ang menunjang pelaksanaan suatu tugas tertentu yaitu;

1.Perumusan tujuan dengan jelas

2.Pembagian pekerjaan

3.Pelimpahan wewenang

4.koordinasi dan

5.rentangan kontrol serta kesatuan komando

Rumusan tujuan yang jelas merupakan tujuan dari sebuah organisasi karena merupakan landasan bagi sebuah organisasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan juga dapat memudahkan para anggota dan juga pimpinan organisasi memahami dan menyakini sehingga mendorong mereka untku bekerja lebih sungguh-sungguh. Tujuan organisasi merupakan suatu pernyataan tentang suatu keadaan yang di inginkan dan organisasi sebagai kolektivitas berusaha utnuk merealisasikannya
Agar penyelenggaraan otonomi daerah dapat berjalan dengan lancar,baik dan efektif haruslah senantiasa memperhatikkan dan menerapkan berbagai asas tanpa ada kemauan dan kemampuan akan itu,sulit di harapkan penyeenggaraan otonomi daerah yang benar-benar,baik dan sehat
Realitas penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia membuktikan bahwa masalah atau faktor organisasi dan manajemen masih merupakan titik rawan yang perlu di benahi. Struktur organisasi yang ruwet dan sebagainya merupakan kendala kenala organisatoris dan manajerial yang di hadapinya. Karena itu pemerintah daerah perlu memberikan perhatian pada masaah organisasi dan manajemen. Agar tercapainya tujuan dari penyelenggaraan otonomi daerah tersebut demi terwujunya good governance and clean government sehingga tercapainya masyarakat yang adil dalam kemakmuran, dan makmur dalam keadilan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s